Catatan Besar
Ainun Library memfasilitasi tulisan bersifat akademik dan non akademik.
Tulisan Terbaru
6 September 2026
- 13.186 September 2026 13.18 Permanent Notes (Catatan Atomis) (riw | sunting) [34 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '* Hukum Sebagai Produk Politik')
- 13.176 September 2026 13.17 Literature: Mahfud MD - Politik Hukum di Indonesia (riw | sunting) [901 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '__TOC__ = Rangkuman: Hubungan Hukum dan Politik (Mahfud MD) = ''Tipe: Literature Note'' == 📌 Metadata Sumber == * **Penulis:** Prof. Dr. Mahfud MD * **Judul:** Politik Hukum di Indonesia * **Penerbit:** Rajawali Pers == 📝 Rangkuman & Poin Utama == * Hukum merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. * Konfigurasi politik suatu negara menentukan karakter produk hukumnya: # **Konfigurasi Politik Demokratis:**...')
- 13.176 September 2026 13.17 Literature Notes (Catatan Literatur) (riw | sunting) [56 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '* Literature: Mahfud MD - Politik Hukum di Indonesia')
- 13.156 September 2026 13.15 Fleeting: Hukum Produk Politik (riw | sunting) [476 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '__TOC__ = Fleeting Note: Hukum Produk Politik = ''Tipe: Fleeting Note | Tanggal: 2026-09-06'' == 💡 Ide Mentah == * Ada adagium/pemikiran kalau hukum itu sebenarnya produk politik. * Apakah artinya undang-undang yang dibuat DPR/Pemerintah itu murni hasil kompromi kepentingan politik, bukan keadilan murni? * Kalau politiknya otoriter, apakah hukumnya otomatis ikut jadi represif? * Perlu cek literatur politik hukum (misal buku Mahfud MD). --- Kategori:Fleetin...')
- 13.106 September 2026 13.10 Hukum Sebagai Produk Politik (riw | sunting) [1.128 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '__TOC__ = Fleeting Note: Hukum Produk Politik = ''Tipe: Fleeting Note | Tanggal: 2026-09-06'' == 💡 Ide Mentah == * Ada adagium/pemikiran kalau hukum itu sebenarnya produk politik. * Apakah artinya undang-undang yang dibuat DPR/Pemerintah itu murni hasil kompromi kepentingan politik, bukan keadilan murni? * Kalau politiknya otoriter, apakah hukumnya otomatis ikut jadi represif? * Perlu cek literatur politik hukum (misal buku Mahfud MD). --- Kategori:Fleetin...')
- 13.106 September 2026 13.10 Fleeting Notes (Catatan Sekilas) (riw | sunting) [36 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '* Hukum Sebagai Produk Politik')
- 12.246 September 2026 12.24 Hukum Pidana (riw | sunting) [508 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '__TOC__ = MOC: Hukum Pidana = ''Tipe: Map of Content'' == 🗺️ Ringkasan Topik == Struktur pengetahuan dasar mengenai prinsip pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana. == 📌 Kluster Catatan Permanent == === 1. Legitimasi Pemidanaan === * Asas Legalitas — Syarat utama penjatuhan pidana. * Asas Non-Retroaktif — Larangan aturan berlaku surut. === 2. Kesalahan & Pertanggungjawaban === * Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan — *Geen straf zonder...')
- 12.146 September 2026 12.14 Moeljatno - Asas-Asas Hukum Pidana (riw | sunting) [839 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '__TOC__ = Rangkuman: Asas Legalitas menurut Prof. Moeljatno = ''Tipe: Literature Note'' == 📌 Metadata Sumber == * **Penulis:** Prof. Moeljatno, S.H. * **Judul:** Azas-Azas Hukum Pidana (Hal. 25-30) * **Penerbit:** Rineka Cipta (2008) == 📝 Rangkuman & Poin Utama == * Asas legalitas bersumber dari pameo Anselm von Feuerbach: *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. * Tiga syarat mutlak asas legalitas: # *Lex scripta*: Hukum pidana harus tert...')
- 12.026 September 2026 12.02 Pertanyaan Revisi KUHP Baru (riw | sunting) [687 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '__TOC__ = Ide Sekilas: Kenapa Pasal 1 KUHP Baru Masih Memuat Asas Legalitas? = ''Tipe: Fleeting Note | Tanggal: 2026-09-06'' == 💡 Ide Mentah == * Tadi baca berita soal berlakunya KUHP Nasional. Ada pasal tentang hukum yang hidup dalam masyarakat (adat). * Bukannya asas legalitas itu harus tertulis (*lex scripta*)? Kalau hukum adat diakui, gimana nasib asas legalitasnya? * Perlu cek perbandingan Pasal 1 ayat (1) KUHP lama vs KUHP baru (UU 1/2023). == 🔗 Kon...')
- 05.536 September 2026 05.53 Halaman utama (riw | sunting) [775 bita] Admin (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '<div style="background: linear-gradient(135deg, #0b132b 0%, #1c2541 100%); color: #ffffff; padding: 28px 32px; border-radius: 12px; margin-bottom: 28px; box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(11,19,43,0.12); border-left: 6px solid #d97706;"> <h1 style="border: none; color: #ffffff; margin: 0 0 6px 0; font-size: 28px; font-weight: 700; letter-spacing: -0.5px;">Ainun Library</h1> <p style="margin: 0; color: #cbd5e1; font-size: 14px; font-weight: 400;">Portal Pengeta...')