Hukum Sebagai Produk Politik: Perbedaan antara revisi
←Membuat halaman berisi '__TOC__ = Fleeting Note: Hukum Produk Politik = ''Tipe: Fleeting Note | Tanggal: 2026-09-06'' == 💡 Ide Mentah == * Ada adagium/pemikiran kalau hukum itu sebenarnya produk politik. * Apakah artinya undang-undang yang dibuat DPR/Pemerintah itu murni hasil kompromi kepentingan politik, bukan keadilan murni? * Kalau politiknya otoriter, apakah hukumnya otomatis ikut jadi represif? * Perlu cek literatur politik hukum (misal buku Mahfud MD). --- Kategori:Fleetin...' |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
= | = Hukum Sebagai Produk Politik = | ||
''Tipe: | ''ID Zettel: 20260906-1800 | Tipe: Permanent Note'' | ||
== | == 🧠 Konsep Utama == | ||
Secara realitas sosiologis, hukum tidak lahir di ruang hampa yang netral. Dalam pembuatan perundang-undangan, hukum merupakan produk dari keputusan politik karena dibentuk melalui lembaga-lembaga politik (seperti DPR dan Presiden). | |||
* | Oleh karena itu, kualitas dan keadilan suatu undang-undang sangat tergantung pada sistem politik yang mengawalnya. Jika proses politiknya terbuka dan demokratis, hukum yang lahir akan bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, jika proses politiknya tertutup, hukum rentan dijadikan alat kekuasaan (*law as a tool of power*). | ||
* | |||
== 📚 Sumber Referensi == | |||
* Diderivasi dari: [[Literature: Mahfud MD - Politik Hukum di Indonesia]] | |||
== 🔗 Koneksi Catatan == | |||
* [[MOC: Teori & Pengantar Hukum]] — Dasar hubungan hukum dan masyarakat. | |||
* [[Karakter Produk Hukum Responsif vs Represif]] — Jenis-jenis karakter hukum hasil proses politik. | |||
* [[Positivisme Hukum]] — Pandangan lawan yang menganggap hukum terpisah dari politik. | |||
--- | --- | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Permanent Notes]] | ||
Revisi terkini sejak 6 September 2026 13.19
Hukum Sebagai Produk Politik
ID Zettel: 20260906-1800 | Tipe: Permanent Note
🧠 Konsep Utama
Secara realitas sosiologis, hukum tidak lahir di ruang hampa yang netral. Dalam pembuatan perundang-undangan, hukum merupakan produk dari keputusan politik karena dibentuk melalui lembaga-lembaga politik (seperti DPR dan Presiden).
Oleh karena itu, kualitas dan keadilan suatu undang-undang sangat tergantung pada sistem politik yang mengawalnya. Jika proses politiknya terbuka dan demokratis, hukum yang lahir akan bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, jika proses politiknya tertutup, hukum rentan dijadikan alat kekuasaan (*law as a tool of power*).
📚 Sumber Referensi
- Diderivasi dari: Literature: Mahfud MD - Politik Hukum di Indonesia
🔗 Koneksi Catatan
- MOC: Teori & Pengantar Hukum — Dasar hubungan hukum dan masyarakat.
- Karakter Produk Hukum Responsif vs Represif — Jenis-jenis karakter hukum hasil proses politik.
- Positivisme Hukum — Pandangan lawan yang menganggap hukum terpisah dari politik.
---