Jenis aturan hukum - Riwayat revisi

Admin: ←Mengosongkan halaman

2026-09-06T01:27:52Z

←Mengosongkan halaman

← Revisi sebelumnya		Revisi per 6 September 2026 03.27
Baris 1:		Baris 1:
	Di Indonesia, jenis aturan hukum dapat dibedakan berdasarkan bentuk, tingkatannya, dan lembaga pembentuknya. Untuk memahami sistem hukum Indonesia, paling mudah dimulai dari peraturan perundang-undangan. <br>
	~~1. UUD NRI Tahun 1945~~
	~~Merupakan hukum dasar tertulis dan menjadi dasar tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.<br>~~
	~~2. Ketetapan MPR (TAP MPR)~~
	~~Ketetapan MPR tertentu masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sepanjang masih berlaku. Kedudukannya berada di bawah UUD 1945. <br>~~
	~~3. Undang-Undang (UU)~~
	~~Dibentuk oleh DPR bersama Presiden. UU mengatur berbagai persoalan penting dalam kehidupan bernegara.~~
	~~Contoh:~~
	~~• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019.~~
	~~• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.~~
	~~• UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<br>~~
	~~4. Peraturan Pemerintah (PP)~~
	~~Dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.~~
	~~Contoh:~~
	~~• PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.~~
	~~• PP No. 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983.<br>~~
	~~5. Peraturan Presiden (Perpres)~~
	~~Dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintahan.<br>~~
	~~6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)~~
	~~Dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.~~
	~~Contoh: Perda Provinsi Jawa Timur mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan tertentu.<br>~~
	~~7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota~~
	~~Dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota. <br>~~

	~~Selain itu, ada peraturan lain~~
	~~UU No. 12 Tahun 2011 juga mengakui peraturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat tertentu, antara lain:~~
	~~• Peraturan Menteri~~
	~~• Peraturan Mahkamah Agung~~
	~~• Peraturan Mahkamah Konstitusi~~
	~~• Peraturan Bank Indonesia~~
	~~• Peraturan OJK~~
	~~• Peraturan Komisi~~
	~~• Peraturan Gubernur~~
	~~• Peraturan Bupati/Wali Kota~~
	~~• dan peraturan lembaga lainnya.~~
	~~Namun, kedudukannya tidak ditempatkan dalam hierarki Pasal 7 UU 12/2011. Keberadaannya diakui sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. <br>~~
	~~Kalau dibuat dalam bentuk piramida:~~
	~~UUD NRI 1945~~
	↓
	~~TAP MPR~~
	↓
	~~UU / Perppu~~
	↓
	PP
	↓
	~~Perpres~~
	↓
	~~Perda Provinsi~~
	↓
	~~Perda Kabupaten/Kota <br>~~

	~~Penting untuk penelitian Anda~~
	Karena Anda sedang membahas Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, posisi Pergub perlu dibedakan dari hierarki Pasal 7. Pergub bukan salah satu jenis peraturan yang tercantum dalam hierarki utama Pasal 7, tetapi keberadaannya dapat diakui berdasarkan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
	~~Ini menjadi penting ketika menguji kedudukan hukum, kewenangan pembentukan, dan materi muatan Pergub No. 2 Tahun 2025, khususnya apabila materinya berkaitan dengan nafkah anak bagi ASN.~~

	~~[[Kategori:Catatan Kuliah]]~~

Admin pada 12 Agustus 2026 05.23

2026-08-12T05:23:50Z

Admin pada 12 Agustus 2026 05.21

2026-08-12T05:21:06Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 12 Agustus 2026 07.21
Baris 53:		Baris 53:
	Karena Anda sedang membahas Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, posisi Pergub perlu dibedakan dari hierarki Pasal 7. Pergub bukan salah satu jenis peraturan yang tercantum dalam hierarki utama Pasal 7, tetapi keberadaannya dapat diakui berdasarkan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.		Karena Anda sedang membahas Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, posisi Pergub perlu dibedakan dari hierarki Pasal 7. Pergub bukan salah satu jenis peraturan yang tercantum dalam hierarki utama Pasal 7, tetapi keberadaannya dapat diakui berdasarkan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
	Ini menjadi penting ketika menguji kedudukan hukum, kewenangan pembentukan, dan materi muatan Pergub No. 2 Tahun 2025, khususnya apabila materinya berkaitan dengan nafkah anak bagi ASN.		Ini menjadi penting ketika menguji kedudukan hukum, kewenangan pembentukan, dan materi muatan Pergub No. 2 Tahun 2025, khususnya apabila materinya berkaitan dengan nafkah anak bagi ASN.

			[[Kategori:Catatan Kulia]]

Admin: ←Membuat halaman berisi 'Di Indonesia, jenis aturan hukum dapat dibedakan berdasarkan bentuk, tingkatannya, dan lembaga pembentuknya. Untuk memahami sistem hukum Indonesia, paling mudah dimulai dari peraturan perundang-undangan. 1. UUD NRI Tahun 1945 Merupakan hukum dasar tertulis dan menjadi dasar tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. 2. Ketetapan MPR (TAP MPR) Ketetapan MPR tertentu masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sepanjang masih berlaku. Kedudukannya...'

2026-08-12T05:20:22Z

←Membuat halaman berisi 'Di Indonesia, jenis aturan hukum dapat dibedakan berdasarkan bentuk, tingkatannya, dan lembaga pembentuknya. Untuk memahami sistem hukum Indonesia, paling mudah dimulai dari peraturan perundang-undangan. 1. UUD NRI Tahun 1945 Merupakan hukum dasar tertulis dan menjadi dasar tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. 2. Ketetapan MPR (TAP MPR) Ketetapan MPR tertentu masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sepanjang masih berlaku. Kedudukannya...'

Halaman baru

Di Indonesia, jenis aturan hukum dapat dibedakan berdasarkan bentuk, tingkatannya, dan lembaga pembentuknya. Untuk memahami sistem hukum Indonesia, paling mudah dimulai dari peraturan perundang-undangan.
1. UUD NRI Tahun 1945
Merupakan hukum dasar tertulis dan menjadi dasar tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Ketetapan MPR (TAP MPR)
Ketetapan MPR tertentu masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sepanjang masih berlaku. Kedudukannya berada di bawah UUD 1945.
3. Undang-Undang (UU)
Dibentuk oleh DPR bersama Presiden. UU mengatur berbagai persoalan penting dalam kehidupan bernegara.
Contoh:
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019.
• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.
• UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah (PP)
Dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.
Contoh:
• PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
• PP No. 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983.
5. Peraturan Presiden (Perpres)
Dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintahan.
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
Dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
Contoh: Perda Provinsi Jawa Timur mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan tertentu.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota. <br>

Selain itu, ada peraturan lain
UU No. 12 Tahun 2011 juga mengakui peraturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat tertentu, antara lain:
• Peraturan Menteri
• Peraturan Mahkamah Agung
• Peraturan Mahkamah Konstitusi
• Peraturan Bank Indonesia
• Peraturan OJK
• Peraturan Komisi
• Peraturan Gubernur
• Peraturan Bupati/Wali Kota
• dan peraturan lembaga lainnya.
Namun, kedudukannya tidak ditempatkan dalam hierarki Pasal 7 UU 12/2011. Keberadaannya diakui sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. <br>
Kalau dibuat dalam bentuk piramida:
UUD NRI 1945
↓
TAP MPR
↓
UU / Perppu
↓
PP
↓
Perpres
↓
Perda Provinsi
↓
Perda Kabupaten/Kota <br>

Penting untuk penelitian Anda
Karena Anda sedang membahas Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2025, posisi Pergub perlu dibedakan dari hierarki Pasal 7. Pergub bukan salah satu jenis peraturan yang tercantum dalam hierarki utama Pasal 7, tetapi keberadaannya dapat diakui berdasarkan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
Ini menjadi penting ketika menguji kedudukan hukum, kewenangan pembentukan, dan materi muatan Pergub No. 2 Tahun 2025, khususnya apabila materinya berkaitan dengan nafkah anak bagi ASN.

← Revisi sebelumnya		Revisi per 12 Agustus 2026 07.23
Baris 1:		Baris 1:
	Di Indonesia, jenis aturan hukum dapat dibedakan berdasarkan bentuk, tingkatannya, dan lembaga pembentuknya. Untuk memahami sistem hukum Indonesia, paling mudah dimulai dari peraturan perundang-undangan.		Di Indonesia, jenis aturan hukum dapat dibedakan berdasarkan bentuk, tingkatannya, dan lembaga pembentuknya. Untuk memahami sistem hukum Indonesia, paling mudah dimulai dari peraturan perundang-undangan. <br>
	1. UUD NRI Tahun 1945		1. UUD NRI Tahun 1945
	Merupakan hukum dasar tertulis dan menjadi dasar tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.		Merupakan hukum dasar tertulis dan menjadi dasar tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.<br>
	2. Ketetapan MPR (TAP MPR)		2. Ketetapan MPR (TAP MPR)
	Ketetapan MPR tertentu masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sepanjang masih berlaku. Kedudukannya berada di bawah UUD 1945.		Ketetapan MPR tertentu masih diakui dalam sistem hukum Indonesia sepanjang masih berlaku. Kedudukannya berada di bawah UUD 1945. <br>
	3. Undang-Undang (UU)		3. Undang-Undang (UU)
	Dibentuk oleh DPR bersama Presiden. UU mengatur berbagai persoalan penting dalam kehidupan bernegara.		Dibentuk oleh DPR bersama Presiden. UU mengatur berbagai persoalan penting dalam kehidupan bernegara.
Baris 9:		Baris 9:
	• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019.		• UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019.
	• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.		• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.
	• UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.		• UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<br>
	4. Peraturan Pemerintah (PP)		4. Peraturan Pemerintah (PP)
	Dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.		Dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.
	Contoh:		Contoh:
	• PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.		• PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.
	• PP No. 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983.		• PP No. 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983.<br>
	5. Peraturan Presiden (Perpres)		5. Peraturan Presiden (Perpres)
	Dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintahan.		Dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan kekuasaan pemerintahan.<br>
	6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)		6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
	Dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.		Dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
	Contoh: Perda Provinsi Jawa Timur mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan tertentu.		Contoh: Perda Provinsi Jawa Timur mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan tertentu.<br>
	7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota		7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
	Dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota. <br>		Dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota. <br>
Baris 54:		Baris 54:
	Ini menjadi penting ketika menguji kedudukan hukum, kewenangan pembentukan, dan materi muatan Pergub No. 2 Tahun 2025, khususnya apabila materinya berkaitan dengan nafkah anak bagi ASN.		Ini menjadi penting ketika menguji kedudukan hukum, kewenangan pembentukan, dan materi muatan Pergub No. 2 Tahun 2025, khususnya apabila materinya berkaitan dengan nafkah anak bagi ASN.

	[[Kategori:Catatan ~~Kulia~~]]		[[Kategori:Catatan Kuliah]]